“Kami Masih di Sini, Tapi Tak Pernah Dianggap” — Catatan dari Mereka yang Tak Kunjung Diangkat

“Saya sudah 18 tahun jadi honorer. Tugas sama, tanggung jawab sama. Tapi hak dan pengakuannya beda.”
Kalimat seperti itu bukan hal baru. Tapi mengapa terasa seolah masih dianggap angin lalu?

Foto oleh: https://medialampung.disway.id/

Mereka Ada, Tapi Tak Diakui Sepenuhnya

Di sudut-sudut kantor kecamatan, sekolah negeri, puskesmas, bahkan di kementerian pusat — ada ribuan tenaga honorer dan pegawai kontrak yang jadi tulang punggung institusi, namun sering tak masuk hitungan.

• Tidak tercantum dalam struktur organisasi.
• Tak punya akses pelatihan resmi.
• Tak pernah ditanya dalam penyusunan kebijakan, tapi selalu diminta merapikan dokumen.
• Bahkan dalam upacara HUT ASN, mereka berdiri paling belakang — karena memang tak diundang secara resmi.

Antara Loyalitas dan Ketidakjelasan

Yang paling pelik adalah ketika muncul perintah dari atasan.

“Tolong input ini hari ini ya.”
“Tolong temani dinas luar ke provinsi.”
“Tolong handle kegiatan karena PNS-nya cuti.”

Bagi tenaga honorer, ini dilema:

• Menolak, takut dicap tidak loyal.
• Menerima, tapi tahu itu bukan tanggung jawab formal mereka.

Mereka bekerja dengan loyalitas, bukan dengan SK. Tapi ketika terjadi kesalahan, tidak ada perlindungan. Bahkan kadang tak diakui sebagai bagian dari sistem.

Bukan Sekadar Gaji, Tapi Soal Martabat

Sebagian dari mereka menerima upah di bawah UMR, tanpa BPJS, tanpa tunjangan. Tapi lebih menyakitkan dari itu adalah perasaan dilupakan, atau bahkan dianggap seolah tidak ada.

“Setiap saya lihat SK pengangkatan CPNS baru, saya senang... sekaligus sedih. Saya sudah 15 tahun kerja di sini, tapi belum juga masuk hitungan.”
— Seorang pegawai honorer di lingkungan Dinas Pendidikan.

Kemerdekaan yang Masih Ditangguhkan

Dalam usia 80 tahun Republik ini, sebagian dari kita sudah merdeka — tapi sebagian lain masih “menunggu giliran”, tanpa tahu apakah gilirannya akan benar-benar tiba.

• Mereka tidak menuntut fasilitas mewah.
• Tidak berharap dipanggil “Pak Direktur”.
• Mereka hanya ingin kejelasan status, rasa dihargai, dan kesempatan yang adil.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

1. Akui Mereka Sebagai Bagian Sistem -- Kita sering bicara “satu tim kerja”. Tapi tim kerja bukan hanya yang ada di SK. Sapa mereka dengan nama. Sertakan mereka dalam briefing. Libatkan mereka dalam pelatihan.

2. Dorong Transparansi Rekrutmen dan Afirmasi -- Solusi bukan sekadar mengangkat semua menjadi ASN. Tapi ada ruang afirmasi, ada kuota keadilan, ada keberpihakan yang masuk akal.

3. Jangan Biarkan Mereka Berjuang Sendiri -- Jika Anda adalah ASN tetap, jadilah penyambung suara bagi yang belum punya mikrofon. Kadang yang dibutuhkan bukan keberanian, tapi solidaritas.

Mereka Masih Datang Tepat Waktu, Meski Tak Dijanjikan Masa Depan

Mereka tidak menyerah. Mereka tetap hadir setiap hari. Tapi kita harus jujur: berapa lama lagi kita bisa membiarkan ini menjadi kebiasaan?

Mereka sudah lama “ada”, tapi belum pernah sungguh “dianggap”.
Mungkin karena mereka terlalu diam. Atau kita yang terlalu sibuk dengan urusan sendiri.

Tapi kalau negara ini mau adil — keadilan dimulai dari siapa yang selama ini diabaikan.